 |
| Strategi Pengembangan Koperasi Indonesia oleh Prof. Salim Al Idrus (Foto: Pemuka Rakyat) |
PEMUKA RAKYAT - Ada pertanyaan menarik sekitar perkembangan koperasi Indonesia yang kerap sulit dijawab secara tepat. Sudah seberapa jauh koperasi mampu memainkan peranannya sebagai sokoguru perekonomian nasional?
Lebih jauh lagi, berapa besar kontribusi koperasi terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) ataupun pemerataan hasil- hasil ekonomi? Cukup alasan mengemukakan pertanyaan itu karena selama setengah abad lebih Indonesia merdeka, koperasi ternyata belum mampu memperoleh tempat terhormat sebagai lembaga ekonomi dalam percaturannya bersama-sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).
Berdasarkan data resmi pemerintah, kiprah koperasi secara kuantitatif menunjukkan grafik yang terus meningkat. Aktivitas koperasi berkembang di berbagai wilayah nusantara. Namun secara kualitatif, pertumbuhan koperasi masih perlu dipertanyakan.
Tanpa bermaksud memperbandingkan hasil usaha koperasi dengan BUMN atau BUMS, fakta menunjukkan bahwa nilai kontribusi koperasi dibandingkan dengan kedua pelaku ekonomi tersebut masih jauh tertinggal.
Baca Juga: Simak Daftar Aplikasi Live Shopping Terlaris di ASEAN
Masih rendahnya nilai pendapatan ekonomis koperasi tersebut menempatkan lembaga ini hanya menjadi sektor marjinal dalam perekonomian nasional dan keberadaannya pun kadang kurang diperhitungkan.
Persoalannya, koperasi sebagai business and social entity hingga kini masih terbelenggu dengan ide- ide besar social welfare economic, sebuah cita-cita luhur membangun masyarakat sejahtera dengan basis ekonomi gotong royong dan kekeluargaan.
Kerangka ekonomi ideal- normatif seperti diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 itu nyatanya sering gamang ketika berhadapan dengan realitas sistem ekonomi (liberal-kapitalis) yang berkembang. Kegamangannya itu terutama tampak dari ketidakberdayaan anggotanya saat menghadapi tantangan ekonomi global.
Setelah 30 tahun lebih membangun, kita mengakui bahwa struktur ekonomi nasional belum sesuai dengan harapan. Struktur ekonomi yang terjelma masih sangat “berat ke atas”, masih amat bergantung kepada sekelompok kecil pengusaha-pengusaha besar. Struktur ekonomi semacam itu mengundang kerawanan-kerawanan.
Baca Juga: Membangun Kemandirian Pondok Pesantren: Menumbuhkan Kemandirian dan Pembangunan Keberlanjutan
Satu dua perusahaan besar terguncang, dampaknya akan terasa amat luas. Hal ini telah terbukti dengan adanya krisis moneter yang melanda Indonesia sejak media 1997 sampai saat ini belum menunjukkan tanda- tanda akan berakhir.
Untuk kita memerlukan komitmen yang lebih jelas, tanpa perlu memperhatikan antara kepentingan pertumbuhan dan pemerataan. Bila ditelusuri ada sejumlah faktor yang menyebabkan perkembangan koperasi masih jauh dari cita-cita kemerdekaan. Penyebab tersebut ada yang melekat pada koperasi itu sendiri (kendala internal) dan ada yang berada di luar batang tubuh koperasi (kendala eksternal).
Strategi Pengembangan
Dalam kerangka ini mengkaji kembali koperasi lewat salah satu sendi dasarnya, yaitu asas swadaya (kemandirian) agaknya menjadi sangat relevan karena di sini ditemui bahwa lemahnya swadaya/kemandirian dengan maju mundurnya perkembangan koperasi mempunyai korelasi yang signifikan.
Dengan melihat bahwa kegiatan koperasi didasarkan pada prinsip swadaya atau kemandirian, maka modal paling utama adalah kepercayaan dan keyakinan, bahwa masyarakat manusia betapapun terbelakangnya, mempunyai potensi untuk mengembangkan dan memajukan kehidupan sendiri secara dinamis, walaupun kita tidak menolak adanya perbedaan dalam akslerasi.
Oleh karena itu, swadaya atau kemandirian di sini tidak dapat diartikan secara sempit dalam bentuk materialnya saja (kemampuan membentuk modal sendiri) namun juga dalam wujud mental spiritual (kemampuan untuk membentuk sikap setia kawan dan kesadaran pribadi).
Baca Juga: Mengenal Sosok Prof Salim Al Idrus: Guru Besar Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Peningkatan Partisipasi Anggota
Corak persaingan bisnis sekarang ini memang sudah bertambah luas perspektifnya. Perusahaan-perusahaan non koperasi dalam strategi bisnisnya bukan lagi sekedar mencari konsumen dan merebut pelanggan, tetapi juga menciptakan “kepuasan pelanggan”.
Dengan kata lain, fanatisme pelanggan sudah menjadi tumpuan utama bagi keunggulan kompetitif (competitive advantage) dan ketahanan (survival) perusahaan. Hal ini mengisyaratkan bisnis yang dihadapi koperasi sudah menyangkut persoalan bagaimana mempertahankan dan memelihara kesetiaan anggota yang notabene adalah pemilik dan pelanggan koperasi.
Menghadapi corak persaingan demikian, tak ada jalan lain kecuali dimulai dan bertumpu pada dua unsur substansial koperasi itu sendiri: partisipasi anggota dan efisiensi usaha. Tumbuhnya partisipasi anggota sangat ditentukan oleh kemampuan koperasi untuk mengintegrasikan usaha atau kepentingan ekonomi anggota secara layak dan mengelolanya secara efektif dan efisien.
Sebaliknya, dengan pengelolaan yang efisien, koperasi dapat memberikan inisiatif yang layak kepada anggotanya dan dapat memupuk modal.
Peningkatan Pemahaman Masyarakat
Pada umumnya kenyataan menunjukkan bahwa paham koperasi masih belum tumbuh dan berkembang dari bawah sebagai semangat yang diharapkan dalam kegiatan ekonomi. Hal ini masih terlihat dari rendahnya peran serta masyarakat dalam koperasi. Untuk itu dalam upaya membentuk koperasi yang mandiri pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang koperasi mutlak perlu.
Perlunya pemberian pemahaman tentang berkoperasi kepada anggota dan masyarakat ini karena koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang bertujuan meningkatkan pendapatan rakyat. Masyarakat di lingkungan koperasi masih senantiasa harus diberi penyuluhan tentang peran dan fungsinya, karena tingkat pendidikan dan pengetahuan mereka masih rendah.
Kadangkala untuk memberikan pengertian berkoperasi yang baik pada masyarakat tidaklah terlalu sulit, cukup dengan memperlihatkan keberhasilan pengelola koperasi dalam menangani kegiata n organisasi dan usaha yang berorientasi pada kepentingan anggota. Khususnya kepada masyarakat yang berpendidikan rendah, cara ini adalah yang paling efektif jika dibandingkan dengan penyuluhan.
Pengurangan Intervensi Pemerintah
Intervensi aparatur/pejabat pemerintah merupakan salah satu penyebab utama menipisnya swadaya koperasi. Memang secara formal tidak nampak, namun secara aktual di lapangan sangat banyak dan sangat mendalam. Intervensi pejabat dirasakan mulai dari pembentukan koperasi, yang seharusnya dan secara formal memang dilakukan oleh para anggota.
Tentang seleksi para anggota sampai pada pertanggungjawaban keuangananpun yang seharusnya dipilih dan dilakukan oleh para anggota, tak luput dari intervensi pemerintah. Malahan kadang sampai pembangunan kantor dan peralatan.
Pola pendekatan top-down yang dilakukan selama ini menyebabkan kurangnya inisiatif dan peran serta yang bermakna dari masyarakat lapisan bawah dalam koperasi. Koperasi yang ditumbuhkan dari atas, yang bagi masyarakat desa misalnya merupakan suatu inovasi yang sangat kompleks dan sulit dibudayakan dalam kalangan penduduk desa.
Konsekuensinya koperasi desa (KUD) cenderung merupakan lembaga yang memberikan pelayanan bukan sebagai usaha yang mampu mendorong sendiri (self-propelling undertakings) yang mendapat dukungan dari masyarakat des secara luas.
Sumber:
Salim Al Idrus,Strategi Pengembangan Koperasi Indonesia Menuju Koperasi Mandiri, IQTISHODUNA Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, E-ISSN: 2614-3437, Vol 3 No I 2007.
